Tingginya Ongkos Melobi Penghambat Keberhasilan Yance Bantah Kepala Daerah di Jabar tak Pandai Melobi
INDRAMAYU,
Bupati Indramayu, H. Irianto M.S Syafiuddin. Bupati yang akrab dipanggil Yance membantah kalau kepala daerah di Jabar kurang lobi ke pemerintah pusat. Bantahan itu merupakan tanggapan atas pernyataan Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Ginanjar Kartasasmita soal kepala daerah di Jabar yang kurang lobi untuk memperoleh anggaran pendidikan.
Rabu (26/4), Yance menuturkan, rata-rata kepala daerah di Jabar selama ini relatif sudah maksimal dalam melobi pemerintah untuk memperoleh tambahan kucuran dana dari pusat, termasuk anggaran untuk pendidikan. Hanya selama lobi banyak ditemui kendala yang membuat hasil lobi menjadi tidak maksimal.
Di antara yang paling penting ialah soal hight-cost atau tingginya ongkos yang harus dikeluarkan selama melobi. Seringkali, para kepala daerah menemui kendala soal 'biaya entertainment' atau 'komisi' selama melakukan lobi.
"Bukan berarti kami selama ini kurang bisa melobi, tapi tingginya ongkos yang harus dikeluarkan selama melobi kadang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap hasil. Budaya biaya entertainment dan komisi masih lekat pada jajaran birokrasi di pusat. Hal ini membuat lobi yang dilakukan kepala daerah menjadi berbiaya tinggi," ujar Bupati Yance.
Lobi melalui anggota DPR-RI (legislatif) juga tidak jauh berbeda. Selalu ada dana-dana yang harus disediakan untuk memperlancar lobi. Ditambahkan, masih suburnya budaya 'biaya entertainment' dan 'komisi' membuat lobi yang dilakukan sangat bergantung dari besaran biaya-biaya yang harus dikeluarkan tadi. Makin berani membayar komisi, makin besar dan cepat anggaran turun ke daerah.
Hal tersebut selama ini seperti menjadi rahasia umum. Hampir seluruh kepala daerah dihadapkan pada benturan masih kuatnya budaya yang menjadikan upaya untuk memperjuangkan anggaran dari pusat, terkadang banyak menguras modal atau biaya lobi.
" Biaya untuk lobi itu kalau dihitung-hitung cukup besar. Di sisi lain, kami tidak boleh mengambil dari kas daerah atau dana yang ada di APBD. Karena itu, saya sering mengatakan kalau lobi itu harus ada biaya yang istilahnya diambil dari jin atau syetan," ujar Bupati Yance.
Pemerintah Konsisten
Yance juga menilai selama ini pemerintah, khususnya di jajaran birokrasi, tidak konsisten dalam menegakan aturan berkaitan dengan hak-hak keuangan daerah. Seringkali dana-dana yang harusnya dikucurkan ke daerah, dalam praktik pencairannya selalu berbelit-belit.
"Kenyatannya, dana-dana yang sudah jelas saja, ngambil-nya tidak otomatis. Tetap harus ada lobi, dan kalau sudah lobi, berarti harus menyediakan biaya-biaya lobi agar urusan menjadi lebih cepat dan lancar," ujar dia.
Bupati Yance meminta birokrasi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengaturan keuangan daerah, harus sudah menghilangkan budaya yang selama ini menjadi beban bagi para kepala daerah. "Selain itu, yang penting ialah pembagian keuangan ke daerah secara proporsional Selama ini bukan rahasia bila kepala daerah luar Jawa memperoleh anggaran dari pusat jauh lebih besar, sebab mereka berani mengeluarkan biaya 'entertainment' dan 'komisi' lebih besar," ujar Bupati Yance. selengkapnya...
Bupati Indramayu, H. Irianto M.S Syafiuddin. Bupati yang akrab dipanggil Yance membantah kalau kepala daerah di Jabar kurang lobi ke pemerintah pusat. Bantahan itu merupakan tanggapan atas pernyataan Ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah) Ginanjar Kartasasmita soal kepala daerah di Jabar yang kurang lobi untuk memperoleh anggaran pendidikan.
Rabu (26/4), Yance menuturkan, rata-rata kepala daerah di Jabar selama ini relatif sudah maksimal dalam melobi pemerintah untuk memperoleh tambahan kucuran dana dari pusat, termasuk anggaran untuk pendidikan. Hanya selama lobi banyak ditemui kendala yang membuat hasil lobi menjadi tidak maksimal.
Di antara yang paling penting ialah soal hight-cost atau tingginya ongkos yang harus dikeluarkan selama melobi. Seringkali, para kepala daerah menemui kendala soal 'biaya entertainment' atau 'komisi' selama melakukan lobi.
"Bukan berarti kami selama ini kurang bisa melobi, tapi tingginya ongkos yang harus dikeluarkan selama melobi kadang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap hasil. Budaya biaya entertainment dan komisi masih lekat pada jajaran birokrasi di pusat. Hal ini membuat lobi yang dilakukan kepala daerah menjadi berbiaya tinggi," ujar Bupati Yance.
Lobi melalui anggota DPR-RI (legislatif) juga tidak jauh berbeda. Selalu ada dana-dana yang harus disediakan untuk memperlancar lobi. Ditambahkan, masih suburnya budaya 'biaya entertainment' dan 'komisi' membuat lobi yang dilakukan sangat bergantung dari besaran biaya-biaya yang harus dikeluarkan tadi. Makin berani membayar komisi, makin besar dan cepat anggaran turun ke daerah.
Hal tersebut selama ini seperti menjadi rahasia umum. Hampir seluruh kepala daerah dihadapkan pada benturan masih kuatnya budaya yang menjadikan upaya untuk memperjuangkan anggaran dari pusat, terkadang banyak menguras modal atau biaya lobi.
" Biaya untuk lobi itu kalau dihitung-hitung cukup besar. Di sisi lain, kami tidak boleh mengambil dari kas daerah atau dana yang ada di APBD. Karena itu, saya sering mengatakan kalau lobi itu harus ada biaya yang istilahnya diambil dari jin atau syetan," ujar Bupati Yance.
Pemerintah Konsisten
Yance juga menilai selama ini pemerintah, khususnya di jajaran birokrasi, tidak konsisten dalam menegakan aturan berkaitan dengan hak-hak keuangan daerah. Seringkali dana-dana yang harusnya dikucurkan ke daerah, dalam praktik pencairannya selalu berbelit-belit.
"Kenyatannya, dana-dana yang sudah jelas saja, ngambil-nya tidak otomatis. Tetap harus ada lobi, dan kalau sudah lobi, berarti harus menyediakan biaya-biaya lobi agar urusan menjadi lebih cepat dan lancar," ujar dia.
Bupati Yance meminta birokrasi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pengaturan keuangan daerah, harus sudah menghilangkan budaya yang selama ini menjadi beban bagi para kepala daerah. "Selain itu, yang penting ialah pembagian keuangan ke daerah secara proporsional Selama ini bukan rahasia bila kepala daerah luar Jawa memperoleh anggaran dari pusat jauh lebih besar, sebab mereka berani mengeluarkan biaya 'entertainment' dan 'komisi' lebih besar," ujar Bupati Yance. selengkapnya...
