Saturday, January 28, 2006

Buta Aksara di Indramayu Tertinggi di Jabar

JAKARTA,
Jumlah buta aksara di Prov. Jawa Barat (Jabar) menempati urutan ketiga terbanyak di Indonesia, setelah Prov. Jawa Timur (Jatim) dan Jawa Tengah (Jateng). Kab. Indramayu tercatat sebagai daerah terbanyak jumlah buta aksaranya dari seluruh daerah yang ada di Jabar.

Demikian data yang dikeluarkan Direktorat Pen-didikan Masyarakat, Ditjen Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Depdiknas di Gedung E Depdiknas, Rabu (4/1).

Menurut Direktur Pendidi-kan Masyarakat, Ditjen PLS Depdiknas, Sudjarwo S. yang didampingi Kasubdit Keaksa-raan, Hurip Danu Ismadi, dalam rencana penuntasan buta aksara tahun 2004-2009, tercatat enam daerah di Jawa Barat yang memiliki jumlah buta aksara terbanyak. "Urutannya, teratas Indramayu, disusul Kara-wang, Cirebon, Bogor, Su-bang, dan Bekasi," sebut Sudjarwo.

Dalam rencana penuntasan buta aksara tahun 2004-2009 itu, jumlah buta aksara di Prov. Jawa Barat, untuk usia 15 tahun ke atas mencapai 1.058.850 orang (735.316 perempuan/P dan 323.534 laki-laki/L).

Buta aksara di Indramayu sebanyak 274.936 orang (86.583 L; 188.353 P), Karawang 178.909 orang (53.612 L; 125.297 P), Cirebon 172.622 orang (58.204 L; 114.418 P), Bogor 157.844 orang (45.647 L; 112.197 P), Subang 140.056 orang (43.392 L; 96.664 P), dan Bekasi 134.483 orang (36.096 L; 98.387 P).

Dalam paparannya, Sudjarwo mengatakan, jumlah buta aksara di Indonesia secara keseluruhan berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2005 (pendataan Februari 2005), untuk usia 15 tahun ke atas sebanyak 14.59 juta orang.

Dominasi perempuan

Menurut Sudjarwo, penduduk buta aksara ini terdiri dari buta aksara murni yang tidak pernah sekolah akibat hambatan faktor geografis dan ekonomi, drop out (putus) sekolah dasar kelas 1 hingga kelas 3.

"Pemerintah menghadapi banyak kendala untuk memberantas buta aksara ini. Sebagian besar kelompok buta aksara adalah perempuan dengan latar belakang ekonomi lemah dan secara geografis terpencil dan terisolasi," ujar Sudjarwo.

Selain itu, tambah Sudjarwo, komitmen sebagian besar pemerintah daerah pada pendidikan keaksaraan, belum memadai. "Hanya beberapa kabupaten/kota saja yang sudah memiliki perda mengenai pemberantasan buta aksara dan anggaran untuk pemberantasan buta aksara. Sementara APBN pun belum mengacu pada jumlah sasaran yang harus dilayani," katanya.

Depdiknas bertekad, pada tahun 2009 mendatang, jumlah penduduk buta aksara akan menurun 50%. "Target itu akan sulit tercapai bila hanya melalui pendekatan pendidikan keaksaraan konfensional. Target akan bisa dicapai bila dilakukan Gerakan Nasional Pemberantasan Buta Aksara Intensif," tegas Sudjarwo.